TIDAK ADA UNTUNGNYA BAGI RAKYAT UNTUK MENDUKUNG CALON TUNGGAL dalam PEMILUKADA WONOSOBO

November 20, 2020 No Comments

 TIDAK ADA UNTUNGNYA BAGI RAKYAT UNTUK MENDUKUNG CALON TUNGGAL dalam PEMILUKADA WONOSOBO

1.Tidak ada ruginya rakyat mendukung KOTAK KOSONG.
.
2.Ketika rakyat mendukung calon tunggal (catung) melalui media sosial dan non-sosial hanya akan mengurangi daya tawar rakyat kepada catung. Sehingga diperlukan narasi-narasi yang memojokkan catung seperti dengan narasi mendukung KOTAK KOSONG. Hal ini akan berdampak kepada timses catung untuk lebih giat mensosialisasikan visi-misinya kepada rakyat di desa-desa.


.
3.Kepentingan rakyat seperti jalan desa yang rusak berat, sarana dan prasarana akan hanya didengar jika suatu masyarakat di desa tersebut secara kompak mendeklarasikan diri untuk mendukung KOTAK KOSONG. Hal ini akan berdampak pada timses untuk melakukan lobi-lobi (tawar-menawar) yang kesempatan ini digunakan masyarakat desa untuk mengajukan daya tawar kepada timses catung, seperti mau memilih catung asalkan jalan desa diperbaiki atau sarana prasanara ditambah atau diperbaiki.
.
4.KOTAK KOSONG memiliki Visi-Misi yang lebih jelas daripada catung, dalam pemilukada catung adalah anggota dewan yang dahulu sudah sumpah janji dibawah kitab suci untuk menjalankan visi-misinya selama lima tahun, dan hal ini dikhianati dengan sengaja aji mumpung nyalon lagi menjadi bupati dan wakil bupati. Sehingga ketika catung membuat visi-misinya yang baru, rakyat sudah tidak akan menggubrisnya lagi. Kalau kitab suci dikhianati apalagi dengan rakyatnya nanti? Tidak ada jaminan bahwa rakyat tidak akan dikhianati lagi dengan model catung seperti ini. jelas mana catung apa KOTAK KOSONG dalam hal ini?
.
5.Apabila KOTAK KOSONG MENANG, Dalam Pasal 25 ayat 1 PKPU Nomor 13 Tahun 2018 diatur, apabila perolehan suara pada kolom kosong lebih banyak dari perolehan suara pada kolom foto Pasangan Calon, KPU menetapkan penyelenggaraan Pemilihan kembali pada Pemilihan serentak periode berikutnya. Sementara di ayat 2 disebutkan "Pemilihan serentak berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diselenggarakan pada tahun berikutnya atau dilaksanakan sebagaimana jadwal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."
Hal ini akan sesuai dengan hasil rekomendasi dari PB Nahdlatul Ulama, PP Muhammadiyah, MUI (Majelis Ulama Indonesia), ICW, Pakar Hukum Tata Hukum Negara UII, Pakar Hukum UGM, FKUI dan organisasi masyarakat sosial lainnya bahwa pilkada memang seharusnya ditunda. Sehingga tak heran banyak warga Nahdliyin, warga Muhammadiyah dan aktivis sosial sudah bergerak mendukung KOTAK KOSONG sebagai bentuk ekspresi menolak pemilukada yang “dipaksakan”.
.
6.Apabila KOTAK KOSONG MENANG Lalu, siapakah yang memimpin pemerintahan? Dalam UU Pilkada diatur, jika belum ada pasangan yang terpilih, maka pemerintah menugaskan penjabat untuk menjalankan pemerintahan.
.
7.Dalam perspektif pilkada, penugasan pejabat ketika KOTAK KOSONG MENANG akan lebih menguntungkan bagi rakyat, hal ini dikarenakan akan terjadi sistem check and balance (sistem pengawasan dan keseimbangan) yang optimal dalam menjalankan roda pemerintahan karena bupati dan DPRD menjalankan fungsinya masing-masing. Sulit dibayangkan jika mayoritas DPRD SESARENGAN BUPATI berasal dari kumpulan partai pendukung yang sama, yang terjadi bukan check and balance namun yang terjadi rebutan kue disana. Rakyat kembali yang paling dirugikan. Sehingga rakyat akan paham makna slogan kampanye SESARENGAN MBANGUN, makna SESARENGAN diperuntukkan untuk siapa?
.
8.Rakyat bukannya bodoh dengan pemilukada, namun rakyat dibuat bodoh oleh sistem yang terstruktur, masif dan sistematis. Sehingga rakyat banyak yang belum tahu bahwa mencoblos KOTAK KOSONG adalah lebih yahuud.
Semua mengetahui bahwa peran partai politik adalah memberikan edukasi, pendidikan agar rakyat menjadi cerdas dalam berpolitik. Bapak Jokowi melalui PP NO 1 Tahun 2018 Pasal lima poin lima. Menyatakan "Besaran nilai bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per suara sah." Jadi rakyat setiap tahunnya memberikan uang Rp 1.500,00 dengan cuma-cuma kepada DPRD yang tugas salah satunya untuk memberikan edukasi politik kepada rakyat melalui partai politiknya. Rakyat yang bodoh akan politik adalah bukti kegagalan partai politik dalam memberikan edukasi, namun hal ini memang gagal atau sengaja digagalkan agar rakyat terjaga akan kebodohan berpolitik?
terimakasih.
KETIKA PEMIMPIN OMONG KOSONG VS KOTAK KOSONG

9 DESEMBER 2020 PILKADA WONOSOBO JANGAN GOLPUT COBLOS DAN MENANGKAN KOTAK KOSONG

MARI BERGABUNG BERSAMA RELAWAN DENGAN CARA KLIK https://forms.gle/oqhvmMm5R2P1yDyc6 ATAU KUNJUNGI GRUP FACEBOOK https://www.facebook.com/groups/1665762220268679 BAGIKAN INFORMASI INI KEPADA MASYARAKAT WONOSOBO, BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL SEPERTI FACEBOOK, MAUPUN WA (WHATSAPP), TERIMAKASIH

0 komentar:

Posting Komentar